LPN menilai dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki kedudukan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional. Karena itu, segala bentuk tindakan ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan komunikasi dan informasi kenegaraan harus diusut secara menyeluruh.
Mufti mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Polri untuk mengungkap perkara tersebut berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, keberanian aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan pelanggaran, termasuk apabila melibatkan personel internal, merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas institusi.
“Kami mengapresiasi langkah Polri yang telah melakukan proses hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal ini. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Mufti saat dimintai keterangan, Senin, (09/11).
LPN juga memandang bahwa penanganan perkara ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Proses penyidikan perlu dikawal agar seluruh fakta dapat terungkap secara objektif, sekaligus memastikan tidak ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga.
“Kami ingin memastikan bahwa persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan opini maupun spekulasi. Polri harus diberikan ruang untuk bekerja secara profesional. Pada saat yang sama, publik berhak mendapatkan informasi yang proporsional mengenai perkembangan penanganan perkara ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, LPN mengingatkan bahwa perlindungan terhadap komunikasi dan informasi strategis negara merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan nasional. Peristiwa ini juga harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan, tata kelola penggunaan teknologi penyadapan, serta mekanisme pengamanan informasi agar seluruh kewenangan aparat dijalankan sesuai koridor hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
LPN mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan pemuda, untuk tetap menjaga situasi nasional yang kondusif, tidak terjebak dalam informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Dukungan kami terhadap Polri merupakan dukungan terhadap penegakan hukum yang berintegritas. Kami berharap perkara ini dapat dituntaskan secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Hukum harus menjadi panglima, tanpa pengecualian," tutupnya.